JAKARTA. Lembayungnews|• Masinton Pasaribu dalam sebuah video yang diunggah Kompas Tv, terlihat geram dan meminta Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mundur dari semua jabatannya.
Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah perbincangannya. Masinton tanpa tedeng aling-aling meminta agar Luhut bersikap ksatria. Senin 11/04/2022.
Anggota DPR RI fraksi PDI-P ini bahkan menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai penggagas wacana tiga periode yang harusnya bertanggung jawab terhadap publik.
“Saya mengapresiasi dan hormat kepada presiden, pak Jokowidodo yang telah menyampaikan keputusannya sebagai seorang pemimpin dengan sikap ksatrianya atas keblingeran dan kesewenang-wenangan bawahannya. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah konsisten dengan agenda pemilu 14 April 2024,” ungkap Masinton.
Selanjutnya Masinton mengatakan saat ini gaduh, kemana Menko yang membuat kegaduhan ini, kenapa harus presiden yang menjelaskan ini terangnya lagi.
“Harusnya Menko tersebut tampil kedepan, dan mengakui bahwa ide 3 periode itu datang dari saya, ide menabrak konstitusi itu dari saya, dan sebaiknya Menko itu mundur,” tegas Masinton Pasaribu.
Selain itu juga Masinton mengapresiasi dan menghargai sikap para Mahasiswa yang berani protes dengan wacana 3 periode ini.
Ditambahkannya lagi oleh politikus partai PDI-Perjuangan ini, jika wacana 3 periode itu dari partai politik itu memang tugasnya.
“Itu memang tugas partai politik, melakukan agregasi, melakukan artikulasi dan menyampaikan aspirasi. Tetapi jika hal ini disampaikan oleh pusat pemerintahan, itu adalah tirani. Tirani ini yang harus kita tentang, bahwa saat ini kaum oligarki kapitalis ini sudah menyusup jauh menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk menjarah rakyat,” tegasnya.
Sebelum mengakhiri perbincangannya di Kompas Tv bersama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Masinton kembali meminta Luhut Mundur.
“Seharusnya Menteri yang bikin gaduh itu mundur, sadar diri. Sekarang suasana kebatinan reformasi dan demokrasi kita menentang tirani dan kesemena-menaan. Kalau kita lihat di medsos semua menghujat, dan mengatakan, nah tampil ‘Menteri segala urusan’ harusnya ksatria dong tampil atau nyatakan mundur dari semua jabatannya,” tandas Masinton Pasaribu.
Selain itu Masinton juga mengatakan bahwa Big data yang disampaikan Luhut adalah hoax.
“Itu yang pantas mengatakan itu bidang politik bukan bidang kemaritiman yang harusnya mengurusi biota laut, plankton, terumbu karang atau ikan tenggiri. Itu fatal menyebarkan hoax, buka datanya, mana datanya? Bohong semua kok, ini yang memunculkan kegaduhan. inilah keserakahan elite kekuasaan,” pungkasnya.
Sebagaimana kita ketahui Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengklaim big data berupa 110 juta percakapan di media sosial mendukung usulan penundaan pemilu 2024 sebagaimana disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada akhir Februari lalu.
Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Namun, ketiga partai politik tersebut telah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Dalam sebuah video yang beredar hari ini, saat berdebat dengan massa aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok. Luhut menolak memberikan informasi perihal Big data yang pernah disampaikannya. Selasa 12/04/2022.
“Apa kewajiban saya harus membuka saya punya data,” kata Luhut.
Selanjutnya mahasiswa mengatakan bahwa dia adalah pejabat publik.
“Anda itu pejabat publik pak, dan ini permintaan masyarakat,” kata salah seorang mahasiswa menjawab ucapan Luhut.
“Saya hanya menyampaikan ada datanya begini,” kata Luhut setelah berkali-kali diminta membuka big data tersebut.
Mahasiswa kembali meminta Luhut agar membuka big data tersebut karena beliau adalah pejabat publik, permintaan ini langsung dijawab sepakat oleh mahasiswa lainnya.
“Kalau Kalian sepakat saya tidak sepakat boleh kan, kita boleh beda pendapat gak” kata Luhut lagi.
Tak berhenti disana mahasiswa kembali meminta Menteri Koordinator Bidang Marves untuk membuka saja big data tersebut bahkan salah satu mahasiswa menyebut Luhut Binsar agar tidak bersikap otoriter.
Melihat mahasiswa yang tidak juga menyerah, Luhut langsung meninggalkan para mahasiswa.
Sebelumya ICW juga sudah pernah mendatangi Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan surat meminta informasi publik mengenai klaim big data 110 juta masyarakat mendukung penundaan pemilu 2024. (Raif)
Editor: Rasman Ifhandi
