PRABUMULIH, LEMBAYUNGNEWS — Bagi sebagian masyarakat, istilah desil mungkin terdengar seperti sekadar angka dalam sebuah sistem pendataan. Namun bagi keluarga berpenghasilan rendah, angka tersebut bisa berarti jauh lebih besar: menentukan apakah mereka masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial atau justru harus menerima kenyataan kehilangan berbagai program perlindungan sosial.
Polemik data desil kembali menjadi perhatian ketika sejumlah warga yang merasa hidup dalam keterbatasan justru tercatat dalam kelompok desil atas. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari justru masuk dalam kategori masyarakat yang dianggap relatif mampu?
Di sinilah persoalan data menjadi lebih dari sekadar urusan administrasi.
Di balik satu angka desil, ada keluarga yang harus menghitung pengeluaran setiap hari. Ada orang tua yang bekerja serabutan, pedagang kecil dengan penghasilan tidak menentu, buruh harian, hingga keluarga yang penghasilannya terlihat cukup di atas kertas tetapi sebenarnya habis untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Ketika angka tidak selalu menggambarkan kehidupan
Sistem desil pada dasarnya digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Data tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran berbagai program pemerintah.
Persoalan muncul ketika kondisi nyata di lapangan tidak lagi sama dengan data yang tercatat.
Seorang warga yang beberapa tahun lalu memiliki pekerjaan tetap, misalnya, bisa saja mengalami perubahan kondisi ekonomi setelah kehilangan pekerjaan. Begitu pula keluarga yang sebelumnya memiliki aset tertentu, tetapi saat ini tidak lagi memiliki penghasilan memadai.
Namun perubahan kehidupan tersebut tidak selalu serta-merta tercermin dalam data.
Akibatnya, muncul situasi yang ironis: seseorang secara administratif terlihat berada dalam kelompok ekonomi lebih tinggi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok.
Bagi warga yang berada dalam kondisi tersebut, konsekuensinya bukan perkara kecil.
Ketika masuk dalam desil yang dianggap lebih mampu, peluang memperoleh bantuan atau subsidi tertentu dapat menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, mereka berada dalam posisi yang serba sulit—secara data dianggap mampu, tetapi secara kenyataan masih membutuhkan dukungan.
Kemiskinan tidak selalu terlihat dari rumah
Persoalan lain adalah cara masyarakat melihat kemiskinan.
Rumah yang masih berdiri cukup baik tidak otomatis menunjukkan penghuninya berkecukupan. Kendaraan yang dimiliki seseorang juga belum tentu menjadi gambaran kemampuan ekonomi keluarganya.
Begitu pula kepemilikan aset yang tercatat dalam sistem tidak selalu menggambarkan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ada keluarga yang memiliki rumah warisan, tetapi tidak mempunyai pendapatan tetap. Ada pula warga yang memiliki sepeda motor untuk bekerja, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk makan dan kebutuhan harian.
Kondisi seperti inilah yang sering kali sulit diterjemahkan hanya melalui angka.
Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Sebab ketika data keliru, dampaknya bukan hanya kesalahan administrasi, tetapi dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Warga membutuhkan mekanisme koreksi
Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil yang tercatat, mekanisme pemutakhiran dan verifikasi menjadi sangat penting.
Data sosial ekonomi idealnya tidak berhenti pada pendataan awal. Perubahan kondisi kehidupan masyarakat perlu diikuti dengan proses pemutakhiran secara berkala.
Masyarakat juga perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan keberatan apabila merasa klasifikasi kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Di tingkat paling bawah, peran pemerintah desa atau kelurahan, RT/RW, serta perangkat terkait menjadi penting untuk memastikan kondisi warga benar-benar diketahui di lapangan.
Verifikasi tidak semestinya hanya melihat dokumen, tetapi juga memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Sebab kemiskinan memiliki banyak wajah.
Jangan sampai warga miskin kalah oleh data
Pemerintah tentu membutuhkan data sebagai dasar agar bantuan sosial tepat sasaran. Tanpa data yang baik, bantuan berisiko salah sasaran dan anggaran negara tidak dapat digunakan secara optimal.
Namun di sisi lain, ketepatan sasaran tidak akan tercapai apabila data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Karena itu, persoalan desil seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pemutakhiran data, membuka ruang pengaduan masyarakat, serta memastikan adanya verifikasi terhadap warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi.
Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tersisih hanya karena sebuah klasifikasi angka.
Pada akhirnya, data bukan sekadar angka di layar komputer.
Di baliknya ada manusia, ada keluarga, ada kebutuhan makan, biaya sekolah, biaya listrik, biaya berobat, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.
Ketika data berbicara tentang kesejahteraan seseorang, maka yang harus dipastikan bukan hanya apakah datanya tercatat, tetapi apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kehidupan orang yang bersangkutan.
Sebab bagi warga miskin, satu angka yang keliru bisa berarti hilangnya satu pintu untuk bertahan hidup.
