PRABUMULIH, LEMBAYUNGNEWS — Keluhan warga terdampak banjir di Kota Prabumulih akhirnya menemukan penjelasan. Bukan karena bantuan pemerintah tidak tersedia, melainkan karena banjir yang terjadi tidak ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah Kota Prabumulih.
Banjir yang melanda sejumlah kelurahan pada Rabu malam, 10 Desember 2025, akibat luapan Sungai Kelekar, dinilai tidak memenuhi indikator penetapan status bencana sebagaimana ketentuan Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih, Heriyanto, menegaskan bahwa penyaluran bantuan resmi pemerintah hanya dapat dilakukan apabila kondisi bencana menghentikan aktivitas masyarakat minimal selama 2×24 jam dan ditetapkan melalui surat keputusan BPBD.
“Kalau belum 2×24 jam dan masyarakat masih bisa beraktivitas, maka belum masuk kategori bencana yang wajib dibantu,” ujar Heriyanto, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, banjir yang terjadi pekan lalu bersifat sementara. Genangan air disebut hanya “lewat” dan tidak menghambat aktivitas warga secara menyeluruh, sehingga tidak memenuhi syarat administratif penyaluran bantuan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa tidak ada bantuan pangan, logistik, maupun kebutuhan dasar lainnya yang disalurkan secara resmi oleh Pemerintah Kota Prabumulih kepada warga terdampak.
Namun kondisi di lapangan menunjukkan gambaran berbeda. Sejumlah rumah warga dilaporkan terendam air hingga setinggi pinggang orang dewasa. Perabot rumah tangga, kasur, hingga peralatan elektronik rusak dan menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Meski demikian, karena genangan tidak bertahan lebih dari dua hari, peristiwa tersebut tetap tidak dikategorikan sebagai bencana.
Satu-satunya bantuan yang diterima warga berupa nasi bungkus yang dibagikan secara langsung oleh Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril, serta Ketua DPRD Prabumulih Deny Victoria saat meninjau lokasi banjir. Bantuan dari pihak lain juga ada, namun bersifat sporadis, tidak terkoordinasi, dan tidak merata karena bukan bagian dari program resmi pemerintah.
Akibatnya, banyak warga hanya menerima satu bungkus nasi untuk satu rumah tangga, bahkan sebagian tidak mendapatkannya sama sekali. Tidak ada pula bantuan lanjutan pada masa pascabanjir.
Kekecewaan warga pun mencuat. Supri, warga Kelurahan Karang Raja, yang rumahnya terendam hampir setinggi pinggang orang dewasa, menyindir kebijakan tersebut.
“Kalau memang harus dua hari rumah kami terendam baru dibantu, berarti pemerintah menunggu airnya betah di rumah kami. Kalau cepat surut, kami dianggap baik-baik saja,” ujarnya.
Ia menegaskan warga tidak menuntut bantuan besar, melainkan kehadiran pemerintah yang adil dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.
“Air memang surut, tapi kulkas, kasur, mesin cuci, dan barang-barang kami rusak. Harapan kami sederhana, jangan tunggu penderitaan makin parah dulu baru datang,” katanya.
Nada serupa disampaikan Sutrisno. Ia menilai kebijakan Dinsos saat ini menunjukkan perbedaan dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya.
“Dulu masyarakat masih merasakan sentuhan pemerintah, ada bantuan sembako. Sekarang Dinsos seperti tidak bergerak, padahal warga benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, dampak banjir tidak berhenti saat air surut. Banyak warga kehilangan penghasilan karena tidak bisa bekerja dan harus membersihkan rumah, sekaligus menanggung kerugian materi maupun moril.
“Saat banjir dan pascabanjir, warga kesulitan. Lalu di mana kepedulian dan kehadiran pemerintah? Kebijakan ini harus dikaji ulang. Jangan menunggu banjir dua hari, di mana logikanya?” pungkasnya.
Belum selesai warga memulihkan kondisi pascabanjir, bencana kembali melanda. Pada Kamis malam, 18 Desember 2025, angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Kota Prabumulih dan menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan.
Lurah Kelurahan Karang Raja, Leliana Santika, menyebutkan bahwa berdasarkan pendataan sementara, sekitar 80 rumah terdampak akibat angin kencang tersebut. Kerusakan terjadi di RW 01 dan RW 02.
“Sekitar 80-an rumah terdampak, baik di RW 01 maupun RW 02. Bahkan kubah Masjid Alhadi di RW 02 terpotong akibat angin dan jatuh ke depan rumah warga,” ungkap Leliana.
Dari pantauan awak media memang kebanyakan dampaknya tidak terlalu signifikan, tetapi cukup merepotkan warga yang langsung memperbaiki genteng dan seng yang terlepas dari tempatnya.
Dampak angin puting beliung juga terjadi di wilayah Kelurahan Majasari. Hal tersebut dibenarkan oleh Lurah Majasari, Susi Windasari, S.K.M.
“Ada dua rumah warga yang terdampak cukup parah. Satu rumah tinggal dan satunya ruko yang bukan tempat tinggal. Tadi juga Pak Sekda sudah meninjau langsung ke lokasi,” ujarnya melalui pesan singkat.
Peristiwa angin puting beliung tersebut turut terekam dalam sejumlah video yang beredar di media sosial. Salah satu video memperlihatkan rumah warga di kawasan Majasari yang atapnya terlepas dan beterbangan akibat terpaan angin yang sangat kencang.
Bencana yang terjadi secara beruntun ini semakin memperberat beban warga. Peristiwa tersebut kembali menegaskan bahwa persoalan penanganan bencana di Prabumulih bukan semata soal genangan air atau durasi kejadian, melainkan juga tentang keberpihakan kebijakan serta kepekaan pemerintah terhadap realitas penderitaan warganya. (Raif)
Editor: Rasman Ifhandi
