PRABUMULIH, Lembayungnews —
Reses anggota DPRD Dapil VI di SMAN 3 Kota Prabumulih hari ke tiga. Status “sekolah gratis” di Sumatera Selatan kembali dipertanyakan, Selasa 17/2/2026.
Dalam sebuah forum resmi, pihak sekolah menyuarakan kegelisahan terkait belum jelasnya payung hukum pembiayaan pendidikan, terutama menyangkut kebutuhan operasional yang dinilai belum ideal.
Salah satu Guru SMAN 3, Deni Trisna, menyampaikan, bahwa hingga kini masih terjadi kebingungan di lapangan. Sekolah disebut gratis, namun kebutuhan riil operasional belum sepenuhnya tercukupi.
“Kalau memang gratis, tolong dipertegas secara aturan. Jangan sampai di masyarakat muncul persepsi seolah-olah sekolah membebani orang tua. Jika memang ada ruang untuk iuran demi peningkatan mutu, harus ada payung hukum yang jelas agar sekolah tidak disalahkan,” ujarnya.
Anggaran MBG Capai Rp4,1 Miliar, Operasional Hanya Rp2,1 Miliar
Dalam forum tersebut juga disoroti perbandingan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dana operasional sekolah.
Di SMA Negeri 3 Prabumulih, misalnya, jumlah siswa mencapai 960 orang.
Dengan asumsi anggaran MBG sebesar Rp15.000 per siswa, total dana yang beredar untuk program tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp4,1 miliar dalam satu periode.
Sekolah menyatakan mendukung penuh program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh siswa. Namun di sisi lain, dana operasional sekolah yang bersumber dari BOSD sekitar Rp1,5 juta ditambah bantuan provinsi Rp700 ribu, jika dikalkulasikan dengan jumlah siswa yang sama, totalnya hanya sekitar Rp2,1 miliar.
“Untuk urusan perut bisa lebih dari Rp4 miliar, sementara untuk listrik, air, perawatan, kegiatan siswa, dan pembinaan karakter hanya sekitar Rp2 miliar lebih. Ini yang menjadi kegelisahan kami,” ungkapnya.
Biaya listrik sekolah disebut cukup besar karena seluruh ruang kelas menggunakan pendingin ruangan (AC). Belum lagi kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan siswa yang dinilai sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja.
Mutu Pendidikan Butuh Dukungan Anggaran Ideal
Ia juga mengutip pandangan seorang tokoh pendidikan nasional pada 2018 yang menyebutkan idealnya biaya pendidikan minimal Rp500 ribu per siswa per bulan untuk mencapai kualitas yang baik.
“Kalau kita ingin pendidikan Sumsel benar-benar maju dan berkualitas, tentu harus ada keseimbangan antara kebijakan gratis dengan dukungan anggaran yang memadai,” tegasnya.
DPRD Diminta Perkuat Fungsi Pengawasan
Dalam kesempatan itu, DPRD juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, terutama terhadap kebijakan yang menyangkut pembiayaan pendidikan dan peran komite sekolah.
“Supaya kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada sekolah dan anak didik,” tambahnya.
Sorotan Kesejahteraan Guru
Selain itu, persoalan kesejahteraan guru juga turut disinggung. Saat pengelolaan SMA masih berada di pemerintah kota, tunjangan kinerja daerah (TKD) disebut mencapai Rp700 ribu. Namun setelah kewenangan berpindah ke provinsi, bentuk tunjangan berubah dan dinilai tidak lagi setara.
Anggota DPRD Provinsi Tanggapi Pernyataan Guru SMAN 3
Sementara itu , H. Ahmad Palo, SE anggota DPRD Sumatra Selatan dari partai PPP menanggapi pernyataan dari guru tersebut dalam sesi wawancara dengan awak media saat reses hari ke tiga di SMAN 3 Prabumulih.
Diketahui, saat ini proses belajar mengajar di sekolah tersebut terpaksa memanfaatkan ruangan asrama karena keterbatasan lokal atau ruang kelas. Kondisi ini dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menunjang kegiatan pendidikan.
“Kita melihat langsung bahwa SMA ini membutuhkan tambahan ruang kelas. Anak-anak masih belajar di ruangan asrama. Ini tentu menjadi perhatian serius,” ujar Ahmad Palo saat diwawancarai usai kegiatan.
Ia menegaskan, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, pihaknya akan mengupayakan alokasi anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru. Targetnya, realisasi dapat diupayakan dalam tahun anggaran berjalan.
“Kami akan berusaha agar ini bisa direalisasikan secepatnya. Mudah-mudahan bisa dianggarkan pada tahun ini,” tegasnya.
Aspirasi Seragam dan Komite Sekolah.
Berbagai Aspirasi akan Dibawa Dalam Rapat Paripurna
Selain persoalan ruang kelas, dalam reses tersebut juga mencuat aspirasi terkait bantuan seragam sekolah dan kebijakan komite.
Terkait regulasi komite sekolah, dijelaskan bahwa aturan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian, sehingga pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya.
“Regulasi komite itu dibuat oleh kementerian. Provinsi tidak bisa mengubah aturan pusat. Kami hanya menjalankan sesuai kewenangan yang ada,” jelasnya.
Namun, untuk bantuan seragam sekolah, disebutkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan akan dimasukkan dalam laporan akhir reses yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel.
“Aspirasi soal seragam akan kami laporkan dalam rapat paripurna. Itu menjadi kewenangan gubernur dan provinsi untuk membahasnya,” tambahnya.
Penegasan Soal Sekolah Gratis
Menjawab pertanyaan masyarakat terkait sekolah gratis, ia menegaskan bahwa sekolah negeri pada prinsipnya tidak memungut biaya pendidikan.
“Sekolah negeri itu gratis.
Namun memang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu di masing-masing sekolah yang berbeda-beda,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Berbeda dengan daerah yang memiliki APBD besar, pemerintah provinsi harus membagi anggaran untuk 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
“Kita harus melihat kemampuan keuangan daerah. Provinsi ini membawahi seluruh kabupaten/kota di Sumsel, jadi tentu perlu perhitungan yang matang,” pungkasnya.
Kebijakan Daerah dan Provinsi
Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi pemangku kebijakan agar transisi kewenangan tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan tenaga pendidik.
Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama demi mewujudkan sistem pendidikan di Sumatera Selatan yang tidak hanya gratis secara nomenklatur, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan. (Raif)
Editor: Rasman Ifhandi
