PRABUMULIH, Lembayungnews. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna Ke-XVII Masa Persidangan II dengan agenda utama pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD ini dipimpin Ketua DPRD, H Deni Victoria, didampingi Wakil Ketua I Aryono dan Wakil Ketua II Ir Dipe Anom. Turut hadir Wali Kota Prabumulih H Arlan bersama Wakil Wali Kota Franky Nasril, serta jajaran pejabat Pemkot Prabumulih mulai dari kepala OPD, camat, lurah, hingga kepala desa.
Dalam rapat tersebut, terdapat empat agenda utama yang dibahas, yakni pengesahan jadwal pembahasan LKPJ, penyampaian nota pengantar Wali Kota, penandatanganan berita acara serah terima, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria, menegaskan bahwa LKPJ menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Melalui pembahasan ini, DPRD akan mengkaji secara menyeluruh capaian kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran.
“DPRD akan memberikan catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pembentukan Pansus menjadi langkah strategis agar pembahasan LKPJ dapat dilakukan secara lebih fokus dan mendalam, sehingga menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H Arlan, yang akrab disapa Cak Arlan, dalam nota pengantarnya memaparkan berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025. Ia menyebut realisasi kinerja pembangunan daerah mencapai 53,5 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,3 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,17 persen, serta angka pengangguran turun menjadi 4,72 persen.
Rasio ketimpangan (gini ratio) juga mengalami penurunan menjadi 0,353.
Cak Arlan turut memaparkan sejumlah program unggulan yang telah direalisasikan, seperti program MBG, bantuan kematian bagi masyarakat, serta pembagian seragam sekolah gratis kepada sekitar 32 ribu siswa.
Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pengadaan 12 unit ambulans, peningkatan honor Ketua RT/RW, program pembukaan lahan gratis, hingga dukungan permodalan bagi pelaku UMKM.
“Pemerintah juga terus mendorong peningkatan investasi di Kota Prabumulih serta menaikkan insentif bagi guru TPA sebagai bentuk perhatian terhadap sektor pendidikan dan keagamaan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa Pemkot Prabumulih berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang 2025, di antaranya capaian Universal Health Coverage (UHC), indeks harmoni, serta berbagai prestasi dalam inovasi pelayanan publik dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Terkait keuangan daerah, Wali Kota menyampaikan bahwa pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2025 masing-masing tercatat sebesar Rp1,1 triliun, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) mencapai Rp159 miliar.
Saat ini, laporan tersebut masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia berharap, melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar, serta menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah.
