PRABUMULIH, Lembayungnews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih resmi menetapkan susunan baru Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah proses perombakan yang berlangsung melalui rapat paripurna pada Jumat, 8 Mei 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Deni Victoria didampingi Wakil Ketua I Aryono dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom, serta diikuti seluruh anggota DPRD. Proses pembahasan sempat berlangsung dinamis karena adanya perbedaan pandangan antarfaksi mengenai komposisi komisi, sehingga rapat sempat ditunda sebelum akhirnya mencapai kesepakatan.
Rolling AKD dilakukan sesuai tata tertib DPRD sebagai agenda evaluasi dan penyegaran organisasi. Perubahan yang dilakukan berupa rotasi anggota antar-Komisi I, II, dan III tanpa mengubah jumlah anggota di masing-masing komisi. Pergantian terbesar terjadi pada jajaran pimpinan komisi yang seluruhnya mengalami perubahan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Prabumulih, Ir. Dipe Anom, menjelaskan bahwa mekanisme tersebut merupakan ketentuan yang dilaksanakan secara berkala setiap 20 bulan sekali.
“Rolling ini merupakan amanat tata tertib DPRD. Tujuannya memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menjalankan tugas di bidang yang berbeda melalui rotasi antar komisi,” ujarnya.
Berikut susunan pimpinan komisi DPRD Kota Prabumulih hasil rolling AKD:
Komisi I
- Ketua: Nicko Adha Pranata
- Wakil Ketua: Leony Ayu Pratiwi
- Sekretaris: Apriansyah
Komisi II
- Ketua: Riza Ariansyah
- Wakil Ketua: Ahmad Riza Diswan
- Sekretaris: Hartono Hamid
Komisi III
- Ketua: Dafina Marsyah Tahirah
- Wakil Ketua: Feri Alwi
- Sekretaris: M. Faris Pramudia
Dengan susunan baru tersebut, DPRD Kota Prabumulih diharapkan dapat semakin optimal menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Selain menjadi bagian dari penyegaran organisasi, rotasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kinerja dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat serta mengawal pelaksanaan program pembangunan di Kota Prabumulih.
Dipe Anom berharap seluruh anggota DPRD dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di komisi masing-masing sehingga kinerja lembaga legislatif semakin maksimal.
