Profil Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM yang Kritik Keras Pemerintah soal MBG
NASIONAL, Lembayungnews – Jagat media sosial tengah diramaikan sosok mahasiswa asal Kudus yang melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia adalah Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menjadi sorotan publik usai menyurati United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) untuk meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataannya yang beredar luas, Tiyo menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Ia bahkan menyebut pemerintahan saat ini sebagai “rezim yang bodoh dan inkompeten,” sebuah pernyataan yang kemudian memantik pro dan kontra di ruang publik.
Aktivis Kampus yang Dikenal Kritis
Tiyo tercatat sebagai mahasiswa Program Sarjana Filsafat UGM sejak 16 Agustus 2021 dan masih aktif hingga Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
Lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 26 April, ia dikenal sebagai figur mahasiswa yang vokal dan konsisten menyuarakan sikap kritis terhadap kebijakan publik.
Sebelum menempuh pendidikan di UGM, Tiyo merupakan siswa SMA Omah Dongeng Marwah (ODM) Kudus. Di sana, ia mendapatkan pembinaan langsung dari aktivis ’98, Hasan Aoni, yang dikenal sebagai pendiri Omah Dongeng Marwah.
Lingkungan tersebut membentuk karakter Tiyo sebagai kader pergerakan yang terbiasa tampil di ruang publik.
Sejak usia muda, Tiyo aktif memimpin berbagai kegiatan panggung, termasuk pertunjukan stand up comedy yang digelar di komunitasnya. Pengalaman tersebut turut membentuk kemampuannya berbicara lugas dan percaya diri di hadapan publik.
Sikap Independen dan Keluar dari Aliansi Nasional
Dalam kepemimpinannya di BEM KM UGM, Tiyo dikenal menjunjung independensi organisasi mahasiswa. Hal itu terlihat saat Musyawarah Nasional XVIII Aliansi BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan di Padang.
Ia memilih menarik diri dari forum tersebut karena menilai kehadiran sejumlah pejabat politik dan negara tidak sejalan dengan nilai perjuangan mahasiswa yang independen.
Tiyo juga mengecam kericuhan yang terjadi dalam forum tersebut. Menurutnya, tidak ada jabatan yang layak diperebutkan dengan cara-cara yang merusak soliditas gerakan mahasiswa.
Polemik Surat ke UNICEF
Surat terbuka BEM UGM kepada UNICEF dikirim pada 6 Februari 2026. Langkah itu disebut sebagai respons atas meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah.
Dalam surat tersebut, mahasiswa menilai tragedi itu mencerminkan lemahnya perlindungan hak dasar anak, terutama dalam akses pendidikan. Mereka juga menyoroti ketimpangan antara klaim data pemerintah dan kondisi riil di lapangan.
Namun, langkah tersebut menuai kritik dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Ia menilai permintaan penghentian program MBG sebagai tindakan yang bertentangan dengan semangat pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak anak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Pigai menegaskan bahwa program makan bergizi, layanan kesehatan gratis, hingga pendidikan gratis merupakan bagian dari upaya negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Meski demikian, ia tetap membuka ruang kritik selama bertujuan untuk perbaikan kebijakan.
Konsisten Jadi “Tukang Kontrol”
Di tengah sorotan media yang kian intens dalam dua pekan terakhir, Tiyo konsisten menyampaikan bahwa perannya sebagai mahasiswa adalah mengontrol kekuasaan. Ia menegaskan akan terus menjalankan fungsi kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab moral gerakan mahasiswa.
Polemik ini pun memperlihatkan dinamika hubungan antara mahasiswa dan pemerintah yang sejak lama menjadi bagian dari sejarah demokrasi Indonesia.
Kritik dan respons yang muncul di ruang publik menjadi cerminan hidupnya dialektika antara kekuasaan dan kontrol sosial di era digital saat ini.
Dilansir dari berbagai sumber.
Ediror: Rasman Ifhandi
