JAKARTA, Lembayungnews — Rencana pengadaan mobil dinas (mobnas) baru untuk jajaran pimpinan dan anggota DPRD di berbagai daerah kembali menjadi sorotan publik. Anggaran yang mencapai miliaran rupiah dinilai sebagian masyarakat tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
Sejumlah daerah tercatat mengalokasikan dana besar untuk pembelian kendaraan dinas baru melalui APBD. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, nominal pengadaan tersebut bervariasi namun sama-sama bernilai fantastis.
Di Kalimantan Timur, DPRD setempat mengusulkan anggaran sekitar Rp 6,8 miliar untuk pengadaan kendaraan operasional Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sementara DPRD Sumatera Selatan juga menjadi perhatian publik setelah muncul usulan anggaran kendaraan dinas senilai Rp 4,94 miliar.
Sorotan serupa terjadi di Kota Prabumulih. Rencana pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD dengan nilai mencapai Rp 4 miliar sempat ramai diperbincangkan masyarakat dan media sosial.
Selain itu, DPRD Bengkulu Selatan disebut mengalokasikan sekitar Rp 3 miliar untuk kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Adapun DPRD Jombang menganggarkan sekitar Rp 2,8 miliar untuk kebutuhan serupa.
Tak hanya itu, di Kabupaten Limapuluh Kota, dua unit kendaraan dinas jenis Toyota Innova Zenix untuk Wakil Ketua DPRD dibeli dengan nilai lebih dari Rp 1,2 miliar. Sementara DPRD Agam juga diketahui melakukan pengadaan dua unit mobil dinas baru yang mulai digunakan pada awal November lalu.
Beragam alasan disampaikan pihak legislatif terkait pengadaan tersebut. Sebagian menyebut kendaraan lama sudah berusia tua dan sering mengalami kerusakan sehingga membutuhkan biaya perawatan tinggi.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, misalnya, menyebut pembelian kendaraan baru justru menjadi langkah efisiensi jangka panjang dibanding terus memperbaiki kendaraan lama yang dinilai sudah tidak layak operasional.
“Lebih baik membeli kendaraan baru daripada terus mengeluarkan biaya perawatan mobil lama yang sudah sering rusak,” ujarnya dalam keterangan kepada media.
Namun alasan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengamat kebijakan publik hingga masyarakat sipil menilai pengadaan kendaraan dinas mewah di tengah tuntutan penghematan anggaran dianggap kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Di media sosial, banyak netizen mempertanyakan urgensi pembelian fasilitas baru tersebut. Mereka menilai anggaran miliaran rupiah seharusnya dapat dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
Di tengah polemik yang berkembang, beberapa daerah justru memilih membatalkan rencana pengadaan mobil dinas. Salah satunya DPRD Kabupaten Pasuruan yang sepakat menghentikan agenda pembelian kendaraan baru dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
Proses pengadaan kendaraan dinas sendiri disebut tetap harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan daerah serta mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-katalog guna memastikan transparansi penggunaan anggaran negara.
